Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.Sementara itu, Joseph Schumpeter (1934) menekankan pentingnya inovasi dan peran pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonom

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  I believe, eventually, I recognize the numerous voices that happen to be listened to in the IDI approach to SAI strengthening and SAI good results and I look for to hear these p

Agus Joko Pramono telah menjadi sosok penting dalam reformasi pengawasan keuangan negara, khususnya selama masa jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kepemimpinannya, Agus berperan besar dalam memajukan transparansi keuangan di Indonesia, yang merupakan kunci untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dala